42 Reklamasi Pantai Utara Jakarta Untuk Siapa

Yang menarik bahwa pantai utara Jawa terbentuk dan berkembang sebagai hasil reklamasi alamiah di masa lampau sehingga proses reklamasi alamiah bisa direkayasa untuk memperoleh kawasan pembangunan baru dengan membangun giant sea wall di Teluk Jakarta seperti diusulkan tim ahli Belanda dalam Masterplan National Capital Integrated Costal. Evi Mariani jurnalis The Jakarta Post merunutkan kronologi polemik ini yang berawal dari cita-cita Presiden ke-2 RI untuk membuat Kawasan Andalan di Pantai Utara Jakarta pada tahun 1995 hingga pada tahun 2016 hasil gugatan dari nelayan Jakarta Utara terhadap PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta menghasilkan putusan hakim bahwa proyek reklamasi yang tengah.

Ini 9 Pengembang Yang Terlibat Proyek Reklamasi 17 Pulau Di Teluk Jakarta

Sehingga pada tahun 1995 pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

42 reklamasi pantai utara jakarta untuk siapa. Begitu judul berita satu media online yang dirilis pada Kamis 18 Mei 2017 pukul 043800 WIB. Reklamasi Jakarta itu awalnya ada thn 1995 dengan dikeluarkannya Keppres no. Jawaban pertama dan terutama untuk reklamasi Jakarta yang akan mewujud dalam 17 pulau itu langsung menunjuk kepada sembilan pengembang.

Isinya Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dipimpinan Sudirman Said meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membeberkan kajian yang pernah. Sebenarnya kepentingan reklamasi ini untuk siapa. Tim Sudirman Said Tantang Luhut Buka Kajian Rizal Ramli Soal Reklamasi Jakarta.

Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat permasalahan banjir rob sampah limbah. Contoh nyata yang saat ini terjadi dapat kita lihat pada daerah Muara Angke Jakarta Utara di mana terjadi reklamasi pantai secara besar-besaran untuk dibangun menjadi perumahan dan kawasan industri. Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 19 September 2012 atau sebulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Seperti diketahui bagi Pemprov DKI Jakarta reklamasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 1985 ini dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan lahan di Pantai Utara Jakarta. Alasan-alasan Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Pemerintah pusat tidak menjelaskan dengan jujur dalih dan tujuannya hingga kini.

Namun pengurukan laut untuk menciptakan tambahan lahan di utara Jakarta masih harus menunggu pengesahan Rencana. Pasalnya pidato perdana Anies di Balaikota malam setelah pelantikan secara eksplisit menegaskan sikap dan keberpihakan Pemprov DKI terhadap pengelolaan tanah air teluk dan pulau-pulau di DKI. Namun pengurukan laut untuk menciptakan tambahan lahan di utara Jakarta masih harus menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030.

Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 19 September 2012 atau sebulan sebelum masa jabatannya berakhir. LAHAN Reklamasi Pantai Segera Dilakukan kompas Rabu 7 April 2010 0420 WIB Jakarta Kompas - Setelah tertunda selama dua tahun proses reklamasi pantai utara Jakarta dapat dimulai tahun ini. 521995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dari awal kita konsisten dari kawan-kawan di Teluk Jakarta termasuk juga di Tangerang menolak reklamasi ujar dia dalam diskusi di acara Indonesia Lawyers. Tim Sudirman Said Tantang Luhut Buka Kajian Rizal Ramli Soal Reklamasi Jakarta. Data dari Pergub DKI Jakarta menunjukkan bahwa ada 17 total pulau yang akan dibangun dengan luas wilayah.

Mengulas proyek reklamasi pantai utara Jakarta tidak bisa disepelekan begitu saja ada banyak pertanyaan yang harus dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait. Begitu judul berita satu media online yang dirilis pada Kamis 18 Mei 2017 pukul 043800 WIB. Perlu diketahui bahwa Kepres 521995 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta Bogor.

Saat Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjabat Gubernur Jakarta pada 2014-2017 dan menetapkan kebijakan untuk mereklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta Kiara sudah melakukan penolakan. KepGub no 2238 tahun 2014 mengenai Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diberikan ke pihak Agung Podomoro Group diduga sengaja tidak menuliskan Perpres no 122 Tahun 2012 karena di dalam Perpres no 122 Tahun 2012 sangat jelas dalam pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa Mentri-lah yang mempunyai kewenangan memberikan Izin. Karena orang miskin tidak mungkin bisa membeli tanah di pulau yang harganya sudah Rp 25 juta per meter persegi.

Sehingga pada tahun 1995 pemerintah pusat. Untuk mensiasati hal itu Pemprov DKI Jakarta di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah meminta para pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta memberikan kontribusi tambahan 15 persen dari keuntungan yang mereka peroleh. Isinya Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dipimpinan Sudirman Said meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membeberkan kajian yang pernah.

Dalam Keppres itu Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang untuk memberikan izin reklamasi. Untuk 17 pulau ini izin prinsip sudah dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra anak perusahaan APL yang menyuap M Sanusi Pelindo II Manggala Krida Yudha Taman Harapan Indah dan Jaladri Kartika Ekapaksi.

Jakarta Kompas Setelah tertunda selama dua tahun proses reklamasi pantai utara Jakarta dapat dimulai tahun ini. Untuk 17 pulau ini izin prinsip sudah dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA Susan Herawati mempertanyakan alasan negara memasukkan poin reklamasi pantai utara pantura Jakarta dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 60 Tahun 2020.

Satu pertanyaan yang menjadi pro kontra di masyarakat yaitu proyek reklamasi ini untuk siapa. Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat permasalahan banjir rob sampah limbah.

Debidudebi Reklamasi Pantai Utara Dan Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Dki Jakarta